PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelayanan publik yang diberikan instansi Pemerintah kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pada era otonomi daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah. Oleh karenanya secara otomatis berbagai fasilitas pelayanan public harus lebih didekatkan pada masyarakat, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah Pusat mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik, antara lain kebijakan tentang Pedoman Penyusunan Sistem Operasional Prosedur Kegiatan, (Permenpan No. 35 Tahun 2012). Langkah ini sebenarnya bukanlah hal baru, karena sebelumnya kebijakan serupa telah dikeluarkan pemerintah. Kebijakan itu ternyata tidak secara otomatis menyelesaikan permasalahan pelayanan publik oleh instansi pemerintah yang selama ini bercitra buruk, berbelit-belit,l amban dan berbiaya mahal. Hal tersebut berkaitan dengan persoalan seberapa jauh berbagai peraturan pemerintah tersebut disosialisasikan di kalangan aparatur pemerintahdan masyarakat, serta bagaimana infrastruktur pemerintahan, dana, sarana, teknologi,kompetensi sumberdaya manusia (SDM), budaya kerja organisasi disiapkan untuk menopang pelaksanaan berbagai peraturan tersebut, sehingga kinerja pelayanan public menjadi terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya. Selain kebijakan pemerintah, upaya mewujudkan kinerja pelayanan publik dilingkungan unit kerja pemerintahan yang terukur dan dapat dievaluasi keberhasilannya,pemerintah daerah perlu memiliki dan menerapkan Prosedur Kerja yang standar (StandarOperasional Prosedur / SOP).

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasif dan procedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitment mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good governance.

Standar operasional prosedur tidak saja bersifat internal tetapi juga eksternal, karena SOP selain dapat digunakan untuk mengukur kinerja organisasi publik, juga dapat digunakan untuk menilai kinerja organisasi publik di mata masyarakat beruparesponsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian SOP merupakan pedoman atau acuan untuk menilai pelaksanaan kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan procedural sesuai dengan tata hubungan kerja dalam organisasi yang bersangkutan.Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini berkaitan dengan penilaian kinerja organisasi publik, Standar operasional prosedur (SOP) dan langkah- langkah menyusun SOP, serta peningkatkan akuntabilitas pelayanan publik melalui penerapan SOP. Karena pentingnya keberadaan SOP diharapkan dapat menciptakan komitmen pemerintah daerah mengenai pentingnya penerapan SOP oleh setiap satuan unit kerja instansi pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik.

BAB II

GAMBARAN UMUM

a. Pengertian

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk melaksanakan Tupoksi ( Tugas Pokok dan Fungsi ) dan sebagai alat Penilaian Kinerja Instasi Pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

Dengan diterapkannya Standar Operasional Prosedur ( SOP ) di masing-masing instansi, diharapkan pelaksanaan roda pemerintahan bisa berjalan dengan tertib sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi serta untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang berperan sebagai Abdi Negara dan Abdi Masyarakat.

b. Manfaat

Paradigma governance membawa pergeseran dalam pola hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip-prinsip corporate governance. Penerapan prinsip corporate governance juga berimplikasi pada perubahan manajemen pemerintahan menjadi lebih terstandarisasi, artinya ada sejumlah kriteria standar yang harus dipatuhi instansi pemerintah dalam melaksanakan aktivitasaktivitasnya. Standar kinerja ini sekaligus dapat untuk menilai kinerja instansi pemerintah secara internal maupun eksternal. Standar internal yang bersifat prosedural inilah yang disebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun manfaat dari Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Sebagai berikut :

1. Menstandarkan cara yang harus dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan, mengurangi kesalahan atau kelalaian;

2. Menjamin proses yang telah ditetapkan dan dijadwalkann dapat berlangsung sebagaimana mestinya;

3. Menjamin tersedianya data untuk penyempurnaan proses;

4. Meningkatkan akuntabilitas dengan melaporkan dan mendokumentasikan hasil dalam pelaksanaan tugas;

5. Memberikan cara kongkrit untuk perbaikan kinerja;

6. Menghindari terjadinya variasi proses pelaksanaan kegiatan dan tumpang tindih;

7. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri;

8. Membantu mengidentifikasi apabila terjadi kesalahan prosedur;

9. Memudahkan penelusuran terjadinya penyimpangan dan memudahkan langkah perbaikan.

c. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4..Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Garut;

7. Peraturan Bupati Garut Nomor 248 Tahun 2014, tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata KerjaKecamatan Pola A Kabupaten Garut.

8. Peraturan Bupati Garut Nomor 248 Tahun 2014, tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat

d. Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan pada dasarnya adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional standard yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang dalam organisasi berjalan secara efisien dan efektif, konsisten, standar dan sistematis. Dengan adanya sistem manual standard atau (SOP) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja layanan yang diberikan oleh Kecamatan Banyuresmi. Dengan adanya instruksi kerja yang terstandarisasi, maka semua kegiatan layanan akan dapat dilakukan secara konsisten oleh siapapun yang sedang bertugas melakukan layanan. Layanan-layanan yang berbelit dan tidak jelas prosedur operasinya akan semakin terminimalisir. Disamping konsistensi layanan hal lain yang akan dihasilkan adalah efisiensi dan efektifitas kerja. Dengan prosedur yang terstandar setiap orang baik pengguna layanan maupun staf yang memberi layanan akan dapat memanfaatkan ataupun melakukan layanan yang semakin hari semakin baik dan semakin cepat karena terjadinya proses pembelajaran yang secara terus menerus terjadi selama proses layanan. Dengan demikin dapat dipastikan melalui SOP ini akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pelayanan kepada masyarakat.

Sasaran yang diharapkan adalah:

1. Penyempurnaan proses penyelenggaraan pemerintahan;

2. Ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan;

3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )

KECAMATAN BANYURESMI

A. VISI DAN MISI KECAMATAN BANYURESMI

1. VISI

“Terwujudnya Pelayanan Yang Prima di Kecamatan Banyuresmi”.

2. MISI

Realisasi yang akan menjadikan suatu organisasi mampu menghasilkan produk dan jasa berkualitas yang memenuhi keinginan dan harapan pelanggan.

Misi Pelayanan Publik Kecamatan Banyuresmi adalah :

1. Meningkatkan profesionalitas kinerja apartur;

2. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai;

3. Mewujudkan pelayanan yang berkualitas.

B. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Dalam melaksanakan tugas Camat sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah/ Satuan Kerja Pemerintah Daerah adalah berkedudukan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN BANYURESMI

Pelaksanaan Pemerintahan di Kecamatan Banyuresmi sesuai dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 248 Tahun 2014, tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata KerjaKecamatan Pola A Kabupaten Garut sebagaimana berikut :

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas Umum Pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi Daerah.

2. Sekretaris Camat

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan Umum, Keuangan, serta Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

3. Kasubbag Umum

Subbagian Umum di pimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada sekretaris, mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/ Aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai serta Administrasi kepegawaian lainnya.

4. Kasubbag Keuangan

Subaggian Keuangan di pimpin oleh seorang Kepala Subaggian yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada sekretaris, mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan administrasi Keuangan.

5. KasubbagEvaluasidanPerencanaan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

6. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada camat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis Operasinal, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi tata pemerintahan

7. Seksi Pemerdayaan Mayarakat dan Desa

Seksi Pemerdayaan Desa di pimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada camat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemerdayaan masyarakat dan Desa

8. Seksi Ketrentaman dan Ketertban Umum

Seksi ketentraman dan ketertban Umum di pimpin oleh seoarng Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung-jawab secara administartif kepada camat secara teknis operasinal bertanggung-jawab kepada satuan polisi pamong praja melalui camat, dan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasinal, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum.

9. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat di pimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada camat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional dan melaksanakan rencana kerja sesuai kesejahteraan Rakyat

10. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah