STANDAR PELAYANAN

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Seiring dengan bergulirnya desentralisasi dan otonomi daerah, maka tuntutan terhadap peningkatan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah menjadi suatu keharusan. Mengingat dengan desentralisasi dan otonomi daerah tersebut, makin mendekatkan posisi pemerintah daerah (termasuk tentunya kecamatan) dalam melayani aneka tuntutan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Harapan masyarakat semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan publik yang makin baik.

Sejalan dengan hal diatas, pada dewasa ini telah diakui bahwa untuk menciptakan penyelenggaraan birokrasi pemerintah yang sesuai dengan asas tata kelola yang baik dan benar, tidak terbatas pada usaha pemantapan kelembagaan dan tata kerja, akan tetapi harus berkomitmen pada bagaimana mewujudkan kinerja pelayanan publik yang mampu menciptakan kepuasan masyarakat yang semakin kritis dan dinamis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka adanya Standar Pelayanan (SP) SKPD Kecamatan Banyuresmi merupakan kebutuhan mendesak dan tidak bisa di tunda-tunda lagi

           

B.       Landasan Hukum

Landasan Hukum yang menjadi acuan dalam penetuan standar pelayanan di Kecamatan Banyuresmi adalah sebagai berikut:

1.                Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

2.    Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;

3.    Permen PAN No 20 Tahun 2006 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan publik;

4.    Permen PAN No 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan sebagai pengganti Permen PAN dan RB No 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan;

5.    Peraturan menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara Nomor: 13 tahun 2009 Tentang Pedoman peningkatan kualitas Pelayanan public Dengan partisipasi masyarakat

6. Kepmen PAN No 63 Tahun 2003 tentang pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik;

BAB II

GAMBARAN UMUM

A.      Pengertian Standar Pelayanan

Pelayanan Publik adalah Kegiatan atau rangkaian kegitatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik

Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilai ankualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Organisasi Penyelenggara Pelayanan adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

B.       Prinsip Standar Pelayanan

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1.    Sederhana yaitu Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diatur dengan prosedur yang jelas dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara

2.    Konsisten yaitu dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau

3.    Partisipatif yaitu penyusunan standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atau dasar komitmen atau hasil kesepakatan

4.    Akuntabel yaitu hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan

5.    Berkesinambungan yaitu standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan  kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan

6.    Transparansi yaitu harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat

7.    Keadialan yaitu standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan terjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi.

C.      Tujuan

1.    Dapat menjadi acuan atau panduan bagi penyelenggara dalam penyusunan, penetapan dan penerapan standar pelayanan

2.    Dapat memberikan kepastian meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat

3.    Agar setiap penyelenggara mampu menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dengan baik dan konsisten.

BAB III

ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SKPD

KECAMATANBANYURESMI

A.  Visi Dan Misi

A.1 Visi

“(TERWUJUDNYA BANYURESMI NGADAUN NGORA YANG TERTIB, SEJAHTERA BERDASARKAN KEIMANAN DAN KETAQWAAN MENUJU RIDHO ALLOH SWT)”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kecamatan Banyuresmi lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup Kecamatan maupun Kabupaten. Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara masyarakat, pemerintah dan seluruh steakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kecamatan Banyuresmi secara terpadu.

A.2 Misi

Misi Kecamatan Banyuresmi antara lain sebagai berikut :

1.    Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, disiplin serta berdedikasi.

2.    Mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan akurat dalam mendorong terwujudnya pelayanan prima

3.    Mewujudkan sumber daya manusia yang agamis dan berakhlak mulia

4.    Mewujudkan Banyuresmi sebagai sentral hasil pertanian dan daerah pariwisata

5.    Menyelenggarakan penataan wilayah agar betah, merenah dan tumaninah.

B.  Struktur Organisasi Dan Tata Kerja

Dalam melaksanakan tugas camat sebagai unsur Staf Pemerintah Daerah/ Satuan Kerja Pemerintah Daerah berkedudukan membantu kepala Daerah dalam menjalankan kewenangannya yang di limpahkan Kepala Daerah dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan ketertiban Umum, Kesejahteraan Rakyat di Kecamatan serta bertanggung-jawab kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Tata Kerja Kecamatan  Banyuresmi sesuai Peraturan Daeran Kabupaten Garut Nomor 27 Tahun 2008, tentang Struktur Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, sebagai berikut :

Pelaksana pemerintahan di Kecamatan  Banyuresmi sesuai dengan Peraturan Nomor 248 tahun 2014, tentang tugas dan fungsi dan Tata kerja kecamatan Pola A Kabupaten Garut, sebagaimana berikut:

1.        Camat mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas Umum Pemerintahan yang di limpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi Daerah.

2.        Sekretaris Camat

Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada camat, mempunyai tugas merumuskan rencana kerja kesekretariatan yang meliputi pelayanan Umum, Keuangan, serta Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

3.        Kasubag Umum

Subbagian Umum di pimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung –jawab kepada sekretaris, mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan keprotokolan, barang milik daerah/ Aset dan rumah tangga, penyiapan kebutuhan pegawai serta Administrasi kepegawaian lainnya.

4.        Kasubbag Keuangan

Subaggian Keuangan di pimpin oleh seorang Kepala Subaggian yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada sekretaris, mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan administrasi Keuangan.

5.        Kasubbag Evaluasi dan Perencanaan

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang KepalaSub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

6.        Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada camat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis Operasinal, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi tata pemerintahan

7.        Seksi Pemerdayaan Mayarakat dan Desa

Seksi Pemerdayaan Desa di pimpin oleh seorang Kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada camat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pemerdayaan masyarakat dan Desa

8.        Seksi Ketrentaman dan Ketertban Umum

Seksi ketentraman dan ketertban Umum di pimpin oleh seoarng Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung-jawab secara administartif kepada camat secara teknis operasinal bertanggung-jawab kepada satuan polisi pamong praja melalui camat, dan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasinal, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum.

9.        Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat di pimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung-jawab kepada camat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional dan melaksanakan rencana kerja sesuai kesejahteraan Rakyat

10.    Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Dipimpin oleh seorang KepalaSeksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi pelayanan

BAB IV

STANDAR PELAYANAN

Ruang lingkup tugas Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 248 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Pola A sebagai berikut :

1. Mengkordinasikan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

3. Mengkoordinasikan Penerapan dan Penegakan Peraturan dan perundang-undangan

4. Mengkordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum

5.  Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

6. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa atau Kelurahan

7 Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa atau Kelurahan

Pembangunan di Kecamatan Banyuresmi diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap berbagai perubahan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut.

Dengan terselenggaranya pelayanan publik di Kecamatan Banyuresmi Kabupaten garut diharapkan dapat menunjukan kepastian hak dan kewajiban masyarakat dan berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Oleh karena itu Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut menetapkan Standar Pelayanan sebagai acuan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang prima.

Standar Pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan banyuresmi meliputi:

1.    Surat Keterangan Pindah;

2.    Pelayanan Akta Jula Beli (AJB)/Hibah/Pembagian Hak Bersama (Waris);

3.    Pelayanan Surat Keterangan Ahli waris;

4.    Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perijinan;

5.    Penerbitan Surat Keterangan Umum ( Domisili, SKCK, Rame-rame, Perbankan)

6.    Pelayanan Rekomendasi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

7.    Pelayanan Rekomendasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK).